“Untuk rehabilitasi kawasan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tapi, dana sebanyak ini tidak akan ditanggung Pemprov sendirian,” ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Rabu (19/02).
Ia mengatakan Pemprov Jatim saat ini terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pengungsi, “semuanya berusaha untuk dipenuhi semuanya karena itu merupakan tanggungjawab pemerintah,” ujarnya.
Pihaknya mengatakan anggaran akan ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemprov Jatim. Sebelumnya, Pemprov Jatim telah membentuk tim gabungan untuk mendata rumah-rumah dan bangunan milik warga yang rusak sebelum dilakukan pergantian.
Ketua Posko Induk Penanganan Bencana Gunung Kelud, Ahmad sukardi menambahkan, jumlah data yang terkumpul sudah dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Ini baru pendataan awal, kerugian bisa jauh lebih besar karena kita belum bisa hitung di wilayah terlarang,” kata, Ahmad Sukardi yang juga menjabat sebagi Sekertaris Daerah Provinsi Jatim.
Saifullah melanjutkan, perbaikan akan mengutamakan rehabilitasi rumah dan sekolah karena merupakan objek utama yang harus segera diperbaiki.Kerugian di sektor fasilitas pendidikan sebesar Rp 2,7 miliar, seperti kerusakan puluhan fasilitas sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di daerah yang terkena bencana.
Kerugian Komoditi
Menurut catatan Posko Induk Penanganan Bencana Gunung Kelud, tercatat kerugian terbesar terjadi pada sektor komoditas pertanian. Sementara itu, kerugian di sektor perkebunan mencapai Rp 84 miliar, dengan jenis komoditas seperti kopi, kakao, cengkeh dan tebu, yang ada di tiga wilayah Kediri, Blitar dan Malang. Adapun kerugian di sektor peternakan yang meliputi sapi perah, sapi ternak, dan peternakan lainnya terhitung mencapai Rp 13 miliar.
Sumber : Antara & Metronews
Editor : Putri Yanuarti