Jakarta, Media Publica – Kebijakan pihak Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk melakukan sistem sentralisasi ke Yayasan mengundang pro dan kontra, yang hadir dikalangan kampus Moestopo. Tanpa terkecuali pihak Lembaga Mahasiswa yang merasakan dampak langsung, terhadap pemberlakukan sistem tersebut. Berbanding terbalik dengan sikap beberapa pihak fakultas, yang menyebut sistem ini cukup baik. Tetapi, hampir semua lembaga di kampus, baik Senat maupun BPM mengeluhkan sistem sentralisasi tersebut.
- Fransisca Diana Slamet Tjitrosamurno, Ketua Senat Fikom (2010)
“Sebagai mahasiswa Fikom, susah apa-apa harus menunggu keputusan dari pusat. Prosesnya lumayan lama, belum lagi kalau misalnya mereka enggak intens ke kampus. Kalau fakultas berfikir otonomi itu lebih baik ya, kenapa tidak diusulkan lagi. Kita sebagai mahasiswa mungkin bisa berdiskusi lagi untuk mengubah jadi otonomi lagi”.
- Raden Ario Pujonugroho, Ketua Senat FISIP (2009)
“Menurut saya birokrasi hal yang wajar, akan tetapi ada kemenangan dari sistem yang baru dari transformasi sistem otonomi menjadi sentralisasi. Harapannya, pihak yayasan maupun universitas ikut turun dan menyelenggarakan suatu pengurus, terdiri dari lembaga mahasiswa, yang kemudian akan diadakan suatu laporan pertanggungjawaban oleh Universitas mengenai sentralisasi itu.”
- Ayu Andini, Ketua Senat FE (2010)
“Kalau sistem keuangan cuma dipegang sepenuhnya sama Yayasan, tanpa ada pengawasan dari pihak terkait seperti fakultas dalam aktivitas kampus itu kurang bijak aja ya. Kalau sentralisasi sarana prasarana kampus gue setuju banget, empat fakultas dikampus ada dalam satu payung yang sama. Tetapi, fakultas harusnya melakukan penolakan kalau sistem keuangannya sentralisasi. Karena mau gimana pun, fakultas berhak atas transparansi arus dana.”
- M. Zulkarnaen D. Prasetyo, Ketua Senat FKG (2009)
“Sebelum ada sistem sentralisasi dulu demokrasinya mudah, tetapi, sekarang prosesnya lebih lama. Kalau emang pengen sentralisasi harus tepat waktu, perlu dicanangkan dan disosialisasikan dulu ke teman-teman lembaga. Jangan sampai merugikan dari waktunya.
- Siti Wulandari, Ketua BPM FISIP (2009)
“Seharusnya dengan keuangan dan kebijakan sentralisasi di universitas, pembangunan untuk universitas bisa lebih cepat dan lebih maju. Tetapi realitanya itu yang disesalkan kenapa kebijakan keuangan sudah tersentral, pembangunan Moestopo secara keseluruhan tidak ada perkembangan yang signifikan. Negatifnya dengan sistem tersentral ini, kita lembaga-lembaga fakultas menjadi kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan, terutama saat kita ini melaksanakan kegiatan pendanaan sekarang sudah tidak difakultas.”
- Yoga Luqman Hukkama, Ketua BPM FE (2010)
“Sentralisasi menghambat kegiatan mahasiswa. Karena prosesnya itu lama, apalagi baru-baru ini dari fakultas dapet surat dari Warek 2. Tentang pengajuan proposal kegiatan mahasiswa itu minimal sebulan sebelumnya, dan itu harus tanggal 15. Menurut saya kalo sebulan itu kerjanya apa aja, sedangkan prosedurnya yang saya tahu cepat. Cuma sekedar koreksi proposal, acc, bikin surat kemudian langsung turun tanda tangan Yayasan dan Rektor turun ke pihak Fakultas selesai kan.Seharusnya enggak sampe bulanan gitu.”
- RM Norman Tri Kusumo Indro, Ketua BPM FKG (2009)
“Kalau misalnya FKG butuh kepentingan buat dana, penelitian saat ingin akreditasi itu jadi lebih lama efisiensi waktunya kurang. Walaupun sentralisasi sendiri, punya kelebihan untuk mencegah adanya keuangan yang tidak jelas. Sebenarnya sih saya pengen, empat petinggi Dekan Fakultas dikumpulin sama Yayasan. Mereka di evaluasi selama beberapa tahun nyaman enggak dengan sistem sentralisasi fakultas. Kalau enggak nyaman, ya balik aja ke sistem desentralisasi.”
Reporter : Dianty Utary Syam & Ananda Ratu Ayu Kemuning
Editor: Prabawati Sriningrum